Pendaftaran Tanah di Indonesia

24 Oktober 2013 at 14:51 Tinggalkan komentar

Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah merupakan hal yang penting sebagai bukti hak yang kuat terhadap hak atas tanah untuk membuktikan sebagai pemilik hak atas tanah secara sah. Disamping itu pendaftaran tanah yang ditentukan dalam Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, merupakan sasaran untuk mengadakan kesederhanaan hukum, adalah:

(1)   Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:

a.   pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b.   pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c.   pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3)   Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, yang sekaligus juga merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sebagaimana dibahasakan dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai hak milik, setiap peralihan dan hapusnya pembebanan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tentang “Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, bahwa setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal tersebut di atas.

Sebagai implementasi dari Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Produk hukum terakhir ini sama sekali tidak merubah prinsip-prinsip dasar yang telah dikembangkan oleh Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 10 Tahun 1961. Dengan adanya PP No. 24 tahun 1997, maka berlakulah suatu pendaftaran tanah yang uniform untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang mencakup hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat dan hukum Adat. Semuanya diseragamkan, artinya bukti-bukti ex BW (burgerlijk wetboek) harus dikonversikan kepada sistem yang diatur oleh UU No. 5 Tahun 1960, begitu juga terhadap tanah-tanah adat yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.

Penyelenggaran pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan status hak atas tanah di Indonesia. Sebagaimana yang terkandung dalam tujuan dari pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 3, yakni:

1.  Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

2.  Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

3.  Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 sebagai pengganti PP No. 10 Tahun 1961, pengertian Pendaftaran Tanah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (I) PP No 24 Tahun 1997, yaitu:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Bertolak dari pengertian di atas, Pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan atas prakarsa dari pemerintah berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas inisiatif pemilik atau orang yang  mempunyai tanah tertentu atau kuasanya.

Di samping bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah yang diadakan juga mempunyai fungsi sebagaimana yang dikemukakan Bachtiar Effendi yaitu:

“Hal ini karena dengan pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah, akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat, di mana berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah yang dipegangnya itu”.

Untuk lebih lanjut mengenai cara penerbitan sertifikat tanah silahkan baca Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah

Semoga Bermanfaat,…

Entry filed under: Hukum Perdata / Agraria. Tags: .

PENGERTIAN TANAH DAN CARA MEMPEROLEH TANAH NEGARA PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tulisan Hukum

Oktober 2013
S S R K J S M
« Jan   Nov »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

%d blogger menyukai ini: