EKSISTENSI HUKUM INTERNASIONAL

10 Januari 2009 at 07:41 Tinggalkan komentar

EKSISTENSI HUKUM INTERNASIONAL

Struktur masyarakat internasional dan Hukum Internasional yang koordinatif, yang antara lain ditandai dengan tidak adanya badan supra-nasional yang berwenang membentuk, menerapkan, dan memaksakan hukum internasional, dapat memunculkan persoalan yang kadang menunjukkan sikap skeptis, meragukan, bahkan menyangkal eksistensi hukum internasional, bahwa hukum internasional bukanlah hukum.

Dalam sejarah, pandangan yang ekstrim mengenai penyangkalan atas eksistensi hukum internasional dikemukakan oleh John Austin (1790-1859) “ Hukum Internasional bukanlah merupakan kaidah atau norma hukum melainkan hanya merupakan kaidah dan norma kesopanan internasional saja. Pandangan ini juga tentu saja merupakan penyangkalan terhadap hukum kebiasaan dan hukum kebiasaaan internasional, sebab hukum kebiasaan tidak dibuat oleh penguasa yang berdaulat melainkan tumbuh dan berkembang di dalam dan di tengah-tengah pergaulan hidup.

Pandangan di atas sudah ditinggalkan sejak lama, apabila masyarakat merasakan, dan mentaati suatu kaidah hukum disebabkan karena memang sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat terlepas ada atau tidaknya lembaga atau aparat yang membuat, melaksanakan ataupun memaksakannya, tetapi jika kaidah itu diterima dan di taati karena sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan maka masyarakat akan memandangnya sebagai hukum.

Eksistensi hukum internasional sebagai suatu hukum dewasa ini tidak perlu diragukan lagi, masyarakat internasional telah menerima eksistensi hukum internasional sebagai hukum. Beberapa bukti memperkuat bahwa hukum internasional dalam kehidupan sehari-hari & masyarakat internasional telah diterima dan ditaati sebagai hukum dalam pengertian yang sebenarnya. Antara lain ;

– Organ pemerintah Negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam proses perbuatan perjanjian internasional selalu tunduk pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum prjanjian internasional (the law of treaties),.. demikian pula jika berhasil di sepakati, mereka tunduk dan menaati isi perjanjian itu sebagai kaidah hukum internasional, mereka tidak melanggarnya, meskipun kesempatan untuk melanggarnya selalu ada.
– Persengketaan antara subyek-subyek hukum internasional penyelesaianya melalui organisasi internasional ataupun melalui badan-badan arbitrase ataupun peradilan internasional,..
– Kaidah-kaidah hukum internasional dalam kenyataannya banyak di adopsi oleh hukum nasional Negara-negara. Sebagai contoh adalah Indonesia, ketika akan menyusun UU Pidana tentang Kejahatan Penerbangan, tidak dapat melepaskan dari konvensi-konvensi internasional yang berkenaan dengan kejahatan penerbangan, seperti Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971.
– Negara-negara yang sedang berperang pun juga tetap mentaati prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum perang internasional (hukum humaniter). Demikian pula setelah berakhirnya perang,. misal, telah tercapainya perdamaian, mereka masih membutuhkan peranan Hukum Internasional untuk mengatur perdamaian,. Dengan merumuskan hasil perdamaian itu dalam bentuk perjanjian perdamaian yang sudah jelas merupakan hukum internasional yang akan mengikat mereka.

Berdasarkan fakta di atas, tidak ada alasan lagi untuk menyatakan bahwa Hukum Internasional bukanlah hukum dalam pengertian yang sebenarnya. Hukum internasional telah menjadi regulasi yang mengatur lajur lalu lintas internasional secara “universal”.

Entry filed under: Hukum Internasional. Tags: .

Beberapa Struktur Negara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tulisan Hukum

Januari 2009
S S R K J S M
    Okt »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d blogger menyukai ini: