Beberapa Struktur Negara

10 Januari 2009 at 08:21 15 komentar

Beberapa Struktur Negara

1. Sruktur Negara Belanda

-Lembaga Eksekutif dan Legislatif

-Lembaga Yudikatif

Penjelasan :

Pada tahun 1648, Belanda baru merdeka. Majelis Negara Republik atas pengaruh Prancis yang sangat kuat di Belanda. Dan pada saat itu, Kaisar Napoleon sangat mempengaruhi system hokum yang ada di Belanda. Pada saat itu Belda terdiri dari 12 (dua belas) propinsi yang secara terpusat berada dalam kekuasaan Ratu, yang merupakan simbolitas system pemerintahan Belanda.
Ratu merupakan jelmaan dari system pemerintahan Belanda yang memegang kekuasaan secara hirarkis, yang mempengaruhi lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, atas simbolitas tersebut. Ratu memberikan secara penuh kepada kabinetnya untuk melaksanakan pemerintahan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Ratu. Segala keputusan-keputusan yang kemudian lahir dari pemerintahan terpusat itu kemudian jadi kewenangan parlemen untuk menjalankannya. Jadi posisi parlemen dalam hal ini mempunyai pemisahan tugas secara hirarkis dalam cabinet pemerintahan Belanda.
Dalam cabinet pemerintahan dan kelembagaan Belanda, perdana menteri dan dewan menteri bertanggung jawab sepenuhnya kepada eksekutif (CROWN). Dan perdana menteri mempunyai hak prerogatif untuk membentuk parlemen, untuk menjalankan system pemerintahan di daerah. Begitupun pada dewan menteri juga berhak membentuk parlemen di daerah, namun ada pemisahan tugas. Parlemen yang dibentuk oleh perdana menteri (majelis tinggi) memegang kekuasaan pemerintahan di wilayang propinsi dan parlemen yang di bentuk oleh dewan menteri (majelis rendah) memegang kekuasaan di wilayah kabupaten sampai di daerah.
Secara hirarkis kemudian cabinet dan parlemen bertanggung jawab sepenuhnya kepada ratu dan Crown dalam hal ini, secara prerogatif hanya memiliki kekuasaan secara konstitusional. Jadi Crown tidak bertanggung jawab kepada cabinet dan parlemen dengan hak sisa yang di miliki, akan tetapi secara penuh tunduk terhadap kekuasaan mayoritas yang secara demokratis, yang lahir dari perkembangan system pemerintahan yang di anut oleh rakyat, yaitu pemilu.

2. Struktur Negara Inggris

-Lembaga Eksekutif dan Legislatif

-Lembaga yudikatif

Penjelasan :

Inggris adalah Negara persemakmuran yang pertama kali menggemparkan dunia dengan pemikiran ilmiah dan perkembangan industi dalam masyaraktnya. Inggris merdeka sekitar tahun 1640-an, dimana saat itu meletusnya refolusi industri. Tergantinya system pemerintahan monarki, menjadi system monarki konstitusional.
Inggris merupakan embrio perkembangan Eropa untuk melakukan ekpedisi ke wilayah-wilayah baru secara koloni guna mendapatkan rempah-rempah untuk industri farmasi. Tergantinya system ekonomi politik lama dengan system ekonomi politik baru, menjadi awal perkembangan derastis bagi Inggris untuk memperkuat Negaranya dan menyebarkan pengaruhnya melalui system penjajahan dan menerapkan system hokum dan pemerintahan.
Negara kerajaan tersebut, secara terpusat berada dalam pengaruh kendali sang Ratu. Secara simbolik, Ratu mempunyai pengaruh besar dalam system kelembagaan Negara. Untuk menjalankan kelembagaan tersebut, perdana menteri hadir untuk menjalankan dan mengontrol kelembagaan tersebut. Perdana menteri kemudian membentuk cabinet pemerintahan dengan system parlementer, di mana system parlementer tersebut terdiri dari majelis rendah dan majelis tinggi. Jadi secara hirarkis juga terjadi pemisahan kekuasaan di Inggris antara lembaga eksekutif dan lebaga legislatif, namun disisi lain mempunyai korelasi yang sangat erat.
Secara kelembagaan, di bawah kontrol ratu, perdana menteri bertanggung jawab sepenuhnya kepada ratu untuk menjalankan tugasnya. Perdana menteri mempunyai hak prerogatif membentuk parlemen dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada perdana menteri. Di tengah kondisi berbelit-belitnya urusan kelembagaan, lembaga yudikatif hadir mengisi system kelembagaan sebagai lembaga peradilan yang memegang kekuasaan untuk mengadili persengketaan yang terjadi antar kelembagaan.
Roda pemerintahaan Inggris mulai dari pusat sampai di bawah pusat pemerintahaan, Propinsi, Kabupaten sampai di daerah. Secara kelembagaan eksekutif dan legislatif mempunyai peranan penting dalam membuat dan melaksanakan aturan dan system pemerintahan (organisasi kelembagaan), demikian pula lembaga yudikatif mengontrol dan mengawasi, serta menindak lanjuti penyelewengan aturan dalam system pemerintahan.

3. Struktur Negara Jerman

-Lembaga Eksekutif

-Lembaga legislatif

-Lembaga Yudikatif

Masing-masing membentuk puncak peradilan (MA)

Penjelasan :

Dalam sejarah Jerman adalah Negara yang paling banyak melahirkan philosofis terkenal di dunia, bahkan dalam malunan sejarah Jerman juga merupakan Negara terkenal di dunia.
Sistem pemerintahan Jerman adalah Presidensial. Presiden sebagai kepala egara sekaligus kepala pemerintahaan yang memegang peranan penting dalam lembaga eksekutif. Presiden dibantu oleh kabinet pemerintahan yang secara kelembagaan menjalankan pemerintahan secara terpusat dan dibantu oleh konselir dan para menteri. Konselir menuntut, mengangkat dan memberhentikan menteri dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada kabinet (parlemen).
Sistem pemerintahan Jerman adalah system pemerintahan yang secara tegas juga menganut pemisahan kekuasaan (reparation of power). Pemisahan kekuasaan tersebut secara demokratis juga melksanakan melalui pemilu. Hal ini bisa kita lihat secara tegas pemisahannya dilembaga legislatif, dimana rakyat mayoritas simbolik yang menunjuk lembaga pemerintahan (DPR) dan konselir. Konselir kemudian mempunyai kewenangan dalam mengontrol Negara-negara bagian, secara diploma juga bertanggung jawab kepada DPR (lembaga eksekutif), dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan di tengah rakyat (penduduk Negara bagian). Disisi lain juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan (Dewan utusan Negara bagian) dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memutuskan bahaya suatu partai.
Kemudian secara universal yang bertugas mengawasi secara keseluruhan praktek-praktek jalannya system pemerintahan adalah lembaga yudikatif. Lembaga ini mempunyai kewenangan yang masing-masing dapat membentuk puncak peradilan (MA), berhak merekomendasikan dan membentuk sidang paripurna untuk membersihkan penyelewengan-penyelewengan dan sengketa-sengketa antar lembaga.

4. Struktur Negara Perancis

-Lembaga Eksekutif

-Lembaga Legislatif

-Lembaga yudikatif

Penjelasan :

Perancis merupakan Negara persemakmuran yang berhasil memproklamasikan kemerdekaan sekitar tahun 1974. system pemerintahan di Perancis adalah Presidensial perpaduan parlementerian. Presiden sebagai kepala Negara sekaligus pemerintahan secara simbolik, Presiden secara konstituional (Atribut), menyerahkan sepenuhnya kekuasaan pemerintahan pada perdana menteri (Asas Reprosional) secara desentralisasi.
Dalam system pemerintahan Perancis, presiden sebagai kepala pemerintahan dan perdana menteri sebagai lembaga yang berwenang menunjuk dan memberhentikan Dewan Kabinet dan disisi lain Presiden memiliki hak prerogatif untuk menunjuk dan memberhentikan Dewan Menteri.
Di Perancis, system pemerintahannya dipilih melalui pemilu langsung (Demokrasi), dimana parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat dan DPR berhak mempunyai kewenangan mengubah dan menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) atas kesepakatan dan kerjasama oleh badan eksekutif (Presiden). Dan Mahkama Agung adalah lembaga independent yang secara tegas memisahkan kekuasaannya dengan lembaga-lembaga lain untuk mempertegas dan berhak secara mutlak menentukan dan merekomendasikan persidangan mengenai sengketa antar lembaga.

Entry filed under: Hukum Tata Negara. Tags: .

EKSISTENSI HUKUM INTERNASIONAL Pemilu yang Ideal

15 Komentar Add your own

  • 1. mhey-mhey  |  29 November 2011 pukul 01:33

    bagaimana struktur lembaga negara belanda

  • 2. Dudung  |  18 September 2011 pukul 10:57

    makasihhh.. blog anda menyelamatkan nyawa tugasku =D

  • 3. Bola  |  5 Agustus 2011 pukul 09:34

    good fren……

  • 4. Bola  |  5 Agustus 2011 pukul 09:33

    good……

  • 5. Julie  |  3 Agustus 2011 pukul 09:21

    thanks for U…..

  • 6. king  |  27 Juli 2011 pukul 10:09

    thankssssssssssss

  • 7. Anita  |  25 Desember 2010 pukul 12:57

    thanks buat tulisan nya ,
    rajin2 bkin tulisan lg dehh ya :P

  • 8. Anita  |  25 Desember 2010 pukul 12:56

    thanks , ngebatu nelengkapin tugas gw . .
    :))

  • 9. fika  |  23 Januari 2010 pukul 23:03

    mkcih tulicannya,.. ^_^

  • 10. Sultan Syahri Azzami  |  18 Agustus 2009 pukul 00:08

    Mkasih yah atas ilmunya…
    bagus deh,mari sama-sama kita mengamalkan ilmu..

  • 11. hend  |  9 Juli 2009 pukul 08:51

    mkcih buaaaaaaanngeet,…
    hikz hikz hikz

  • 12. Bagas vivi  |  8 Juli 2009 pukul 21:55

    Mksh tulisannya. .

  • 13. cHA  |  20 April 2009 pukul 17:18

    maksih tulisannya…

    bantu ngerjain tgAS tuw

  • 14. akry  |  18 Februari 2009 pukul 23:47

    bisa tampilkan bagan struktur nya ga??
    mkasih ats tulisannya,,……….
    hehheheheeeheee

  • 15. dhen  |  13 Januari 2009 pukul 17:21

    goooooooddddddd

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tulisan Hukum

Januari 2009
S S R K J S M
    Okt »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: